Rakorda Regsosek Dibuka, Pemerintah Harapkan Hasil Yang Berkualitas

TANAH DATAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Koordinasi Daerah Pendataan Awal Registrasi Sosial Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Emersia Hotel pada Rabu (21/9/2022).

Rapat bertajuk "Mencatat untuk Membangun Negeri Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat" itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, SH. mewakili Bupati Tanah Datar Eka Putra.

Baca juga: Mendagri Datangi Sumbar: Presiden Minta Capaian Vaksinasi Daerah Minimal 70 Persen

Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.

Dalam sambutannya, Elizar menyebut Regsosek perlu dilakukan untuk mendapatkan Data Berkualitas dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

Baca juga: Gubernur Sumbar dan Walikota Kota Padang Berlomba Gelar Rotasi Jabatan

"Dalam menghadapi tantangan yang timbul dari ketidakpastian ekonomi global tersebut diperlukan Data Berkualitas dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Dalam upaya mendapatkan data yang berkualitas tersebut, tahun 2022 ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan Sensus Penduduk Lanjutan yang baru selesai dilaksanakan dan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s.d 14 November tahun 2022 ini, " ujarnya

Ia berharap Rakorda yang digelar tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang berkualitas.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

"Semoga Rakorda Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022, dengan tema “Mencatat untuk Membangun Negeri: Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat” dapat berjalan dengan baik dan pada pelaksanaannya dapat menghasilkan data yang berkualitas, " harapnya.

Elizar juga mengimbau seluruh pihak terkait untuk mendukung dan mensukseskan Regsosek demi tercapainya data sosial dan ekonomi yang berkualitas di Tanah Datar.

Baca juga: Mendagri Tegur 4 Kepala Daerah Sumbar yang Tak Hadir Rakor Percepatan Vaksin

"Saya berpesan agar Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh pihak terkait, OPD, jajaran pemerintah daerah hingga level terkecil, saya minta untuk turut mendukung dan ikut berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan tersebut, demi tercapainya data sosial dan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Tanah Datar, " ujar Elizar.

"Kepada seluruh masyarakat, terima dengan baik petugas pencacah di rumah kita. Berikan seluruh data yang diminta, serta jawab dengan benar dan jujur seluruh pertanyaan petugas. Jawaban kita semua, akan menjadi landasan pembangunan Ranah Minang tercinta, menuju Kabupaten Tanah Datar yang madani, unggul, dan berkelanjutan, " tambahnya.

Baca juga: Istri Kepala Daerah se-Sumbar Gelar Pertemuan Bulanan di Dharmasraya

Sebelumnya, Kepala Sub Bagian Umum BPS Tanah Datar, Arieswaty selaku ketua penyelenggara menyebut Rakorda itu bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi eksternal dan internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendataan Awal Regsosek.

"Rapat diikuti oleh 14 camat, 75 wali nagari, dan seluruh perwakilan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, " terangnya.

Usai pembukaan, rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi dari 3 narasumber yaitu Dr. Alfian Jamrah, M.Si, Kepala Baperlitbang Tanah Datar dengan materi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Kemudian, H. Afrizon, S.Ag, Kadis Dinsos PPPA dengan materi Pemanfaaatan Data Sosial Ekonomi Untuk Program Perlindungan Sosial. Dan terakhir Chardiman, S.S.T, M.M, Kepala BPS Tanah Datar dengan materi Kolaborasi Bersama Untuk Registrasi Sosial Ekonomi 2022.

Penyampaian materi dimoderatori oleh Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar Drs. Yusrizal, MM.(JH)

Baca juga: Ombudsman Minta Kebijakan Pemda Terkait Vaksin Tak Hilangkan Hak Masyarakat Dapatkan Layanan